Gambaran e-Government di Indonesia yang Bersistem Desentralisasi Ditinjau dari Performa Situs Web Pemerintah Daerah
Abstract
Situs web pemerintah merupakan bagian penting dari e-government. Indonesia dengan sistem pemeÂrintahan desentralisasi memberi kesempatan otonomi pemerintahan di tingkat kotamadya dan kabupaten. Maka setiap kotamadya dan kabupaten berhak menjalankan e-government sendiri dan memiliki situs web. Kajian ini hendak melihat sejauh mana kemajuan performa situs web pemerintah daerah dengan mengevaluasi situs web Surabaya dan Deli Serdang. Kedua daerah terpilih karena berprestasi nasional di bidang penerapan TIK dalam rangka e-government pada kurun waktu 2011-2013. Hasil evaluasi kedua situs web menunjukkan perbedaan performa yang cukup jauh. Situs web Deli Serdang masih pada tahap emerging presence sedangkan situs web Surabaya telah mencapai tahap transactional presence. Walau kedua daerah tercatat maju di bidang penerapan TIK dalam rangka e-government, dapat disimpulkan di antaranya masih terdapat digital divide.
References
Ant. (2013). “Deliserdang Raih penghargaan “ICT PURAâ€. Berita Sore. Diunduh pada 20 April 2014 dari http://beritasore.com/2013/10/30/deli serdang-raih-penghargaan-ict-pura/.
Ariyani, P.F. (2013). Kajian kerangka kerja pemeringkatan e-government di tingkat kabupaten/ kotamadya. BIT, 10(1), 41-49.
Flew, T. (2005). New media. Victoria: Oxford University Press.
Harsastro, P. (2012). Desentralisasi dan kerjasama pemerintah – swasta. Majalah Pengembangan Ilmu Sosial Forum, 1-6.
Hermana, dkk. (2011). Evaluating e-government implementation by local government: digital divide in internet based public services in Indonesia. International Journal of Business and Social Science, 2(3), 156-164.
Indonesia. (2003). Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government.
Indonesia. (2001). Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia.
Indonesia. (2011). Profil dan panduan pelaksanaan program ICT Pura. Jakarta: Kementrian Komunikasi dan Informatika RI.
Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
Indonesia. (2013). Alamat Situs Daerah dan LPSE Seluruh Indonesia. Kementerian Dalam Negeri. Diunduh 29 Juni 2014 dari http://www. kemendagri.go.id/basis-data/2013/05/06/alamat-situs-daerah-dan-lpse.
Indonesia. (2013). Tentang PeGI. Diunduh pada 29 Juni 2014 dari http://pegi.layanan.go.id/ tentang-pegi/
Morisson. (2013). Teori komunikasi. Jakarta: Prenada Media Group.
Rogers, E.M. (1986) Communication Technology. New York: The Free Press.
Sumarno. (2013). Deli Serdang terima Anugerah ICT Pura kategori utama tingkat nasional. Radar Nusantara. Diunduh 6 April 2014 dari http://www.radarnusantara.com/2013/11/deli-serdang-terima-anugerah-ict-pura.html
>
Surabaya. (2014). Penghargaan. Surabaya.go.id. Diunduh pada 20 April 2014 dari http://surabaya.go.id/berita/8230-penghargaan.
>
United Nations. (2014). E-government survey 2014. New York: Department of Economics and Social Affairs.
United Nations. (2005). Global e-government readiness report 2005. New York: Department of Economics and Social Affairs.
Wahid, F. (21 Juni 2008.) Evaluating focus and quality of Indonesian e-government websites.
Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2008 (SNATI 2008), Yogyakarta, Indonesia
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Â